Implementasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Bali

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dikaji tentang pengaturan hukum perundangan yang berlaku, Fikih Islam, implementasi di Bali Hasil menunjukkan berlaku diatur bahwa dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tersebut belum terperinci tata cara sehingga dapat produktif kontributif bagi masyarakat. Hukum sangat mendukung dilakukan secara professional mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi Badan Amil Zakat sesuai dengan penerimaan pendistribusian pendayagunaan kepada pihak berhak, bentuk pembiayaan modal usaha program beasiswa pelajar mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya bertujuan umat. Namun maksimal masih terjadi hambatan yaitu ada dukungan pemerintah setempat Amanah Peraturan Nomor 14 Tahun 2014, biaya operasional hak amil menyebabkan keterbatasan SDM.